Tim Penertiban Penduduk Pendatang Kelurahan Peguyangan melaksanakan tertib administrasi kependudukan yang kali ini menyisir sepanjang Jalan Singasari Br. Tagtag Kaja. Tim gabungan yang juga melibatkan unsur pecalang, STT dan pengurus Banjar setempat ini berhasil menjaring 20 penduduk pendatang yang tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPP) dan 30 penduduk pendatang yang tidak memiliki Surat Tanda Daftar Penduduk Pendatang Sementara (STPPS). Dari segi kuantitas memang dirasakan tidak seperti lingkungan/banjar lainnya mengingat Br. Tagtag Kaja merupakan lingkungan hasil pemekaran dari Br. Tagtag. Namun demikian perkembangan dan semakin meningkatnya kebutuhan akan pemukiman berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan sebagai konsekwensi bentuk pemenuhan kebuthan tersebut. Namundemikian sedini mungkin masyarakat pendatang diberikan pemahaman terkait tertib administrasi kependudukan di Kota Denpasar khususnya di Kelurahan Peguyangan. Lurah Peguyangan disela-sela penertiban mengatakan keamanan, kenyamanan merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas wilayah. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dengan keterbatasan potensi yang ada akan melahirkan kerawanan diberbagai sektor. Apabila tidak diantisipasi secara dini, terutama terhadap semakin derasnya penduduk pendatang mengadu nasib di Kota metropolis Denpasar tanpa memiliki skil/keterampilan yang memadai, akan menambah permasalahan baru terutama dibidang keamanan, kependudukan dan lapangan pekerjaan. Bali sebagai destinasi wisata dunia dimana keamanan sebagai indicator utama. Oleh karena itu partisipasi segenap komponen masyarakat dalam menjaganya mutlak diperlukan, apalagi akhir-akhir ini hal tersebut mulai terusik dengan berbagai akasi terror yang mengatasnamakan keyakinan tertentu dan cenderung menjurus SARA. Jadi kegiatan ini tidak saja menjaring identitas penduduk pendatang itu sendiri, akan tetapi mengantisipasi aksi-aksi terror yang mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban Bali. Kegiatan yang merupakan agenda rutin Kelurahan ini tidak semata-mata menjaring pendatang bermasalah, akan tetapi semakin menyadarkan masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.